Zakal Mal Pertanian

Zakal Mal Pertanian

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki lapangan pekerjaan sebagai petani. Oleh karena itu, setiap pemilik lahan pertanian diharapkan mengetahui dan paham cara menentukan cara menentukan zakat pertanian. Hasil pertanian yang harus keluarkan zakat adalah dari jenis makanan pokok seperti jagung, beras, kurma, dan gandum yang biasa disebut dengan zakat hasil pertanian.

Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.

Syarat Zakat Pertanian

Syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai berikut:

  1. Hasil pertanian dimiliki sendiri. Artinya, yang berhak mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah, bukan buruh yang menggarap sawah. Masyarakat Indonesia mengenal dua jenis pengelola sawah, yaitu pemilik sawah dan orang yang bekerja merawat tanaman di sawah. Pemilik sawah (tuan tanah) tersebutlah yang harus berzakat hasil pertanian.
  2. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Nisab zakat pertanian dari sawah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah minimal 653 kg. Bila hasil pertanian tersebut berupa buah, sayuran, dan bunga, maka seluruh kekayaan hasil pertanian diubah ke nilai hasil pertanian makanan pokok masyarakat setempat.

Nisab Zakat Pertanian

Lalu, berapakah jumlah zakat yang harus dikeluarkan petani? Menurut sumber pengairan yang dipakai untuk mengerjakan sawah, jumlah zakat pertanian dibagi menjadi dua.

  1. Pertanian yang menggunakan air hujan, air sungai, dan mata air sebagai sumber pengairan. Jika sawah yang dikelola adalah sawah tadah hujan dan jenis pengairan lain yang tidak perlu membeli air, maka besar zakat pertanian adalah sebesar 10 persen dari seluruh hasil panen.
  2. Pertanian yang mengharuskan membeli air irigasi supaya sawah mereka dapat tumbuh. Untuk pertanian jenis ini jumlah zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah 5 persen dari seluruh hasil panen. Jumlah 5 persen lainnya diasumsikan sebagai biaya pembelian pupuk, perawatan lahan, obat hama, dan lain-lain.

Pada saat ini sangat jarang kita temukan sawah yang benar-benar tadah hujan maupun sawah irigasi. Bagaimana bila sawah dikelola menggunakan kedua cara pengairan, yaitu air hujan dan air irigasi? Jika kita mengacu kepada pendapat Imam Az-Zarkawi, maka besar zakat hasil pertanian sawah jenis ini adalah 7.5 persen. Besar prosentase 7.5 adalah nilai tengah dari 5 persen dan 10 persen.

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.
Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayursayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Masa Zakat Pertanian

Untuk mengeluarkan zakat pertanian tidak perlu menunggu masa kepemilikan selama satu tahun. Jadi, hasil pertanian wajib dizakati adalah ketika tiba masa panen. Namun ada sebagian orang yang lebih suka berzakat maal pada bulan Ramadhan bersamaan dengan zakat fitrah. Hal tersebut tidak masalah asalkan masih dalam satu tahun masa panen karena kalau sudah lewat tahun berikutnya maka dikhawatirkan petani sudah lupa untuk menunaikan zakat hasil pertanian.

 

Zakat Hasil Sewa Lahan Pertanian

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh
Saya memiliki pertanyaan seputar bab zakat hasil sewa lahan pertanian. Kami mempunyai tanah sawah dan disewakan. Berapa persen besar zakat yang harus dikeluarkan? siapakah yang harus membayar zakat (pemilik atau penyewa)?
Termasuk kategori zakat apakah hal seperti ini (pertanian/perniagaan atau yang lain)?

Terimakasih
Dari: satdiatigempxxxx@xxxxl.com

Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan keberkahan-Nya kepada saudara dan keluarga.

Apabila penyewa itu menyewa dengan membayar uang kepada saudara, misalnya menyewa 5 tahun senilai 5 juta, maka pemilik tanah mengeluarkan zakat hasil sewa lahan pertanian yang ia terima pada saat menerima uang sewa itu saja. Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, zakat atas uang sewa itu adalah 10 persen bila zakat dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional dan 5 persen bila zakat dikeluarkan dari hasil terima. Tentu saja, zakat dikeluarkan bila hasil sewa itu mencapai nishab senilai 653 kg beras. Sistem sewa semacam ini para ulama sepakat diperbolehkan.

Adapun system sewa tanah dengan pembayaran bagi hasil dari hasil tanah tersebut, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan hal tersebut berdasarkan sistem yang Rasulullah saw berlakukan terhadap tanah khaibar.

Sebagian Ulama Membolehkan dengan Syarat

 

Sebagian ulama membolehkan, dengan syarat bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Dalam fikih metode ini dikenal dengan istilah muzaara’ah.

Sebagian ulama tidak memperbolehkan sistem sewa dengan pembayaran dari hasil tanah itu bila bibit tanaman berasal dari penyewa. Berapa berasalan bahwa akad tersebut mengandul unsur jahalah (ketidakpastian informasi tentang nilai sewa).

Menurut hemat penulis, boleh menyewakan tanah dengan bayaran sewa dari sebagian hasil tanah atau sawah yang ditanami. Sedangkan bibit bisa berasal dari pemilik tanah atau pekerja. Dengan syarat berdasarkan prinsip keadilan. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Mawardi, Ibnu Qayyim dan ulama yang lain.

Apabila menggunakan metode ini, maka sistem zakatnya adalah: pemilik tanah menzakati hasil panen yang menjadi jatahnya. Sedangkan orang yang menggarap tanah itu juga mengeluarkan zakat atas bagiannya. Sementara untuk pencapaian nishabnya berdasarkan nilai hasil panen yang diperoleh. Sedangkan prosentasi zakat yang dikeluarkan adalah: 10 persen dari bagian yang diterima bila pengairannya berasal dari air hujan atau sungai. Sedangkan bila pengairannya membutuhkan pembiayaan atau beli, nilai zakatnya adalah 5 persen dari hasil yang diterima.

Sebagai ilustrasi, Pak Ahmad adalah seorang pemilik tanah. Sedangkan Pak Hamid penyewa tanah untuk ditanami dengan akad bagi hasil pertanian dan benih berasal dari Pak Hamid. Ketika panen, tanah pak Ahmad menghasilkan 3 ton beras. Sedangkan system pengairannya berasal dari pembelian air disel. Sedangkan bagi hasilnya adalah: 40: 60. 40 persen untuk Pak Ahmad dan 60 persen untuk Pak Hamid.

Bila kita perhatikan, hasil pertanian itu telah mencapai nishab karena lebih dari 653 kg beras (5 wasaq). Dengan begitu, Pak Ahmad mengeluarkan zakat hasil sewa lahan pertanian 5 persen dari bagi hasil yang ia terima. Sedangkan Pak Hamid mengeluarkan zakat 5 persen dari bagi hasil yang ia terima. Wallahu a’lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *